Jakarta – Bareskrim Polri terus memperluas penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), penyidik tidak hanya mendalami dugaan keterlibatan pelaku perorangan, tetapi juga membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka perorangan. Meski demikian, proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni menegaskan, penyidik tidak menutup kemungkinan menetapkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Pendalaman dilakukan terhadap sejumlah perusahaan, termasuk badan usaha yang telah berstatus terbuka atau terdaftar di bursa saham.
Namun, penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Status perusahaan maupun kedudukan seseorang dalam sebuah badan usaha tidak serta-merta menjadi dasar untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Penyidik harus memastikan seluruh unsur tindak pidana terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara karhutla tidak semata-mata berorientasi pada jumlah tersangka. Penyidik berupaya membangun konstruksi perkara berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting karena perkara yang melibatkan korporasi umumnya memiliki struktur organisasi, kewenangan, serta hubungan antarpihak yang lebih kompleks.
Untuk memperkuat proses pembuktian, Dittipidter Bareskrim Polri menggunakan pendekatan scientific crime investigation. Metode ini diperlukan untuk menguji keterangan saksi maupun tersangka dengan bukti lain yang bersifat objektif. Setiap informasi yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dan dikaitkan dengan fakta untuk melihat relevansinya terhadap dugaan tindak pidana.
Penyidik juga melakukan penelusuran terhadap transaksi keuangan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan finansial maupun pola aktivitas tertentu yang dapat membantu mengungkap konstruksi kasus.
Dengan pendekatan multidimensi, penyidikan karhutla tidak hanya berfokus pada lokasi kebakaran atau kondisi lahan. Penyidik turut mendalami hubungan antarpihak, aktivitas keuangan, bukti ilmiah, serta berbagai petunjuk lain yang dapat memperjelas bagaimana peristiwa kebakaran terjadi dan siapa saja yang memiliki keterkaitan.
Pendalaman terhadap korporasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan menyeluruh. Apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan badan usaha, proses hukum dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, setiap langkah tetap dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan pembuktian. Dengan demikian, proses hukum tidak dibangun berdasarkan asumsi maupun hubungan administratif semata. Penetapan pihak yang bertanggung jawab harus memiliki dasar bukti yang kuat dan dapat diuji secara hukum.
Bareskrim Polri menempatkan pengembangan perkara sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang bagi pelaku karhutla. Sebanyak 72 tersangka perorangan yang telah ditetapkan menjadi bagian dari proses penindakan, sementara pendalaman terhadap korporasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban.
Melalui scientific crime investigation, penelusuran transaksi keuangan, serta pengembangan terhadap kemungkinan keterlibatan korporasi, penyidik berupaya membangun perkara secara objektif dan berbasis bukti. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap karhutla sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum.
