OptimisIndo.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana besar pemerintahannya untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan. Dari jumlah yang kini mencapai lebih dari 1.000 entitas, Prabowo menargetkan hanya sekitar 200 hingga 240 perusahaan yang akan dipertahankan.
Rencana itu diungkapkan Prabowo saat berbincang dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr. atau Steve Forbes, dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Menurut Presiden, langkah pemangkasan BUMN merupakan bagian dari strategi perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja perusahaan pelat merah.
“Saya sudah memberikan arahan kepada Kepala Danantara untuk merasionalisasi semuanya. Mengurangi 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk membuka kesempatan bagi talenta global untuk bergabung.
“Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat,” tegasnya.
Langkah Prabowo ini mendapat dukungan dari jajaran pemerintah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang juga menjadi juru bicara Presiden, mengonfirmasi bahwa program perampingan BUMN sedang dibahas bersama Komisi VI DPR RI melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
“Tadi sudah disebutkan ada 1.000 kurang lebih BUMN kita yang sekarang sedang dalam proses untuk dirampingkan, digabungkan,” kata Prasetyo.
“Di situ ternyata banyak ditemukan bahwa ada yang tidak efektif. Harapan kita dipangkas atau digabung menjadi kurang lebih 400 hingga 200 BUMN,” lanjutnya.
Prasetyo menambahkan, pemerintah membuka ruang dialog dengan DPR untuk menyempurnakan kebijakan terkait optimalisasi, hilirisasi, dan industrialisasi di sektor BUMN. Selain itu, Presiden juga menegaskan agar budaya korupsi di perusahaan pelat merah benar-benar dihapus, serta jumlah komisaris dan direksi dikurangi demi efisiensi.
Sementara itu, Danantara selaku badan yang membawahi BUMN, mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan BUMN justru terus bertambah. Managing Director sekaligus Chief Economist Danantara, Reza Yamora Siregar, mengatakan bahwa saat badan tersebut mulai bekerja, jumlah BUMN diperkirakan sekitar 700–800 perusahaan. Kini, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 1.050 BUMN, mencakup induk, anak, hingga cicit perusahaan.
“Pada waktu kami datang, ada sekitar estimasi 700-800 BUMN. Sekarang estimasi kami sekitar hampir 1.050 BUMN,” ujar Reza.
Menurut Reza, pihaknya kini tengah memetakan seluruh struktur perusahaan BUMN agar diketahui jumlah dan lini bisnis secara pasti.
Langkah Prabowo untuk memangkas BUMN dinilai sebagai upaya memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui efisiensi, profesionalisme, dan peningkatan nilai tambah. Dengan tata kelola yang lebih ramping, pemerintah berharap BUMN dapat berfokus pada sektor strategis dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
