JAKARTA – Korlantas Polri terus memperkuat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui Rapat Sinkronisasi Data Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) BMN Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi, validitas, dan akurasi data aset di lingkungan Korlantas Polri.
Rapat berlangsung selama dua hari, Rabu hingga Kamis (12–13 Agustus 2026), dengan melibatkan operator internal Korlantas Polri, jajaran Pusdik di lingkungan Korlantas, serta operator dari seluruh Polda jajaran. Keterlibatan berbagai satuan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat keselarasan pengelolaan data BMN antara pusat dan wilayah.
Kegiatan dibuka Kabagrenmin Korlantas Polri Kombes Pol. Budi Santoso. Ia menekankan bahwa pengelolaan BMN merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Menurut Budi, aplikasi SAKTI memiliki peran penting dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan negara dengan administrasi BMN. Karena itu, sinkronisasi diperlukan untuk memastikan seluruh data aset yang dikelola satuan kerja Korlantas hingga jajaran kewilayahan tercatat secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan tugas operasional di lapangan berjalan seiring dengan tertib administrasi. Setiap BMN yang direncanakan, direalisasikan, hingga digunakan untuk mendukung tugas harus tercatat dengan baik.
Hasil sinkronisasi selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam mendukung perencanaan, pengadaan, serta penertiban administrasi BMN di lingkungan Korlantas Polri dan jajaran.
Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada pencocokan dan penyelarasan data BMN, terutama kendaraan beserta pencatatannya melalui sistem SIMAK BMN. Kasubag Logistik Bagrenmin Korlantas Polri AKBP Roberto Aprianto Uda menyebut proses tersebut penting untuk menjaga kesesuaian data antara tingkat pusat dan wilayah.
Dalam forum tersebut, operator Polda turut memberikan masukan terkait pencocokan dan transfer data BMN di wilayah masing-masing. Masukan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar komunikasi antara operator pusat dan daerah semakin efektif.
Roberto berharap proses transfer data ke depan dapat berjalan lebih lancar dan mengurangi potensi miskomunikasi antara operator pusat dan kewilayahan.
Melalui kegiatan tersebut, Korlantas Polri mendorong pengelolaan BMN yang tertib, akurat, dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan mendukung pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat tata kelola administrasi dan perencanaan aset di lingkungan Polri.
