Kerusakan jalan nasional akibat truk bermuatan berlebih telah menjadi masalah serius yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi negara. Setiap hari, aspal jalan cepat rusak, jembatan menanggung beban berlebih, dan risiko kecelakaan meningkat signifikan. Melihat hal tersebut, Korlantas Polri kini fokus pada agenda Zero ODOL 2027, sebuah upaya strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai operasi penertiban, tetapi juga sebagai langkah penting dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur dan keselamatan publik.
Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., selaku Kakorlantas Polri, menegaskan pentingnya menjaga jalan nasional sebagai aset negara. “Jalan nasional adalah aset negara yang harus dijaga bersama,” ujarnya, menggarisbawahi kebutuhan komitmen lintas sektor agar agenda Zero ODOL dapat terwujud dengan sukses.
Beban kendaraan over dimension and overload (ODOL) telah mempercepat kerusakan permukaan jalan dan struktur jembatan yang sesungguhnya dirancang mengikuti batas kapasitas tertentu. Dampak nyata berupa lubang di jalan nasional, aspal bergelombang, hingga perusakan jembatan, menjadi rutinitas yang menuntut pengeluaran anggaran besar untuk perbaikan yang tidak kunjung selesai.
Irjen Agus menekankan bahwa pendekatan penanganan ODOL sudah bergeser dari sekadar penegakan hukum lalu lintas menjadi strategi jangka panjang untuk melindungi infrastruktur vital negara. Pendekatan ini mengkombinasikan edukasi, digitalisasi pengawasan, serta penguatan koordinasi lintas lembaga agar kesadaran bersama bisa terbangun antara pelaku usaha, pengemudi, dan masyarakat luas.
Strategi pengawasan modern juga dilengkapi teknologi seperti ETLE dan Weight in Motion yang diintegrasikan dalam operasional penegakan hukum guna mendukung objektivitas dan efektivitas dalam memberantas praktik ODOL. Akan tetapi, Irjen Agus mengingatkan bahwa teknologi hanyalah sarana. “Yang paling utama tetaplah membangun budaya keselamatan di tengah masyarakat,” katanya.
Persoalan ODOL tak hanya mengancam infrastruktur, tetapi juga berimbas pada efisiensi logistik dan aktivitas ekonomi nasional. Kendaraan yang membawa muatan berlebih berjalan lebih lambat, meningkatkan kemacetan, memperbesar risiko kecelakaan dengan dampak fatal, serta mengganggu distribusi barang antarwilayah.
Selain itu, jalan yang rusak akibat ODOL menyebabkan waktu perjalanan menjadi lebih panjang dan berisiko, terutama bagi pengendara sepeda motor yang harus menghadapi kondisi jalan berlubang yang membahayakan keselamatan mereka.
Pendekatan humanis yang diterapkan Polantas dalam memberikan edukasi kepada para pelaku usaha dan sopir mengajak mereka memahami bahwa muatan berlebih tidak hanya membahayakan kendaraan mereka sendiri, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Transformasi budaya transportasi ini vital agar perubahan berkelanjutan dapat terwujud tanpa menimbulkan resistensi sosial.
Jalan raya merupakan ruang hidup dan simbol keberlangsungan ekonomi masyarakat. Kerusakan yang berkelanjutan tidak hanya menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mempertaruhkan keselamatan publik. Oleh karena itu, menjaga infrastruktur jalan nasional sebenarnya juga berarti menjaga keselamatan seluruh warga negara.
Korlantas Polri memahami bahwa mencapai Zero ODOL pada tahun 2027 membutuhkan kerja sama lintas sektor serta perubahan paradigma nasional. Pengawasan, penegakan hukum, dan pendidikan publik dijalankan bersamaan guna menciptakan lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Agenda Zero ODOL bukan sekadar masalah teknis atau administratif transportasi, melainkan upaya integral yang menggabungkan perlindungan aset negara, keselamatan masyarakat, dan kelancaran aktivitas ekonomi nasional. Karena pada akhirnya, jalan perhubungan adalah urat nadi perjalanan hidup masyarakat yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.
