OptimisIndo.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan proses pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 dapat diselesaikan pada hari ini. Proses penentuan besaran UMP tersebut telah memasuki tahap akhir setelah melalui serangkaian dialog intensif antara pemerintah daerah, perwakilan pengusaha, dan unsur buruh.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pertemuan hari ini menjadi pembahasan terakhir sebelum keputusan resmi diambil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai pihak penengah yang berupaya menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan aspirasi para pekerja.
“Hari ini pembahasan yang terakhir antara Pemerintah DKI Jakarta sebagai penengah di tengah kemudian para pengusaha dan para buruh. Mudah-mudahan hari ini selesai,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12/2025).
Dalam penjelasannya, Pramono menegaskan bahwa penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur bahwa besaran kenaikan upah minimum berada dalam rentang tertentu yang telah ditetapkan secara nasional.
“Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu,” ujarnya.
Menurut Pramono, proses perundingan tidak terlepas dari dinamika perbedaan pandangan antara pihak buruh dan pengusaha. Kedua belah pihak memiliki kepentingan masing-masing yang kerap memunculkan perdebatan dalam menentukan angka kenaikan upah yang dianggap adil dan realistis. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah hadir untuk menjaga keseimbangan dan memastikan keputusan yang diambil tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Tarik-menarik pasti terjadi dan Pemerintah DKI Jakarta berada di tengah sebagai penengah,” ucapnya.
Selain membahas besaran UMP, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung berupa insentif bagi para buruh di Ibu Kota. Insentif ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja di luar komponen upah bulanan. Beberapa bentuk insentif yang disiapkan mencakup kemudahan akses transportasi, layanan kesehatan, serta penyediaan air minum dengan tarif lebih terjangkau melalui PAM Jaya.
“Apa insentifnya? Pertama berupa transportasi. Kedua berupa kesehatan. Yang ketiga adalah memberikan kebutuhan air minum dari PAM Jaya yang lebih murah,” jelas Pramono.
Pramono menambahkan, apabila pembahasan UMP Jakarta 2026 berhasil dirampungkan hari ini, maka pengumuman resmi akan segera disampaikan kepada publik. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki waktu hingga 24 Desember 2025 sesuai ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025.
“Kalau selesai hari ini ya akan segera diumumkan. Walaupun PP tersebut mengatur batas waktunya adalah tanggal 24 Desember. Saya berharap hari ini bisa selesai,” ujarnya.
Dengan selesainya pembahasan UMP ini, Pemprov DKI Jakarta berharap keputusan yang diambil mampu menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja di Jakarta.
