OptimisIndo.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan proses pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026 telah memasuki tahap akhir. Ia menyebutkan bahwa seluruh proses penyusunan kebijakan upah tersebut kini berada dalam fase finalisasi dan akan segera dirampungkan dalam waktu dekat.
“Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Senin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir belum dapat diumumkan. Menurutnya, hal ini terjadi karena masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara elemen pekerja dan kalangan pengusaha. Kelompok buruh menginginkan kenaikan yang dianggap mampu mengikuti peningkatan biaya hidup, sementara pengusaha berharap penyesuaian upah tetap memperhitungkan kondisi ekonomi dan kemampuan industri.
Di tengah perbedaan tersebut, Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengambil posisi objektif. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak.
Ia menekankan, Pemprov DKI harus berfungsi sebagai wasit yang adil, sehingga keputusan UMP 2026 tidak akan memihak salah satu kelompok. Pramono memastikan komitmennya untuk memberikan keputusan yang mengakomodasi kebutuhan pekerja namun tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di seluruh provinsi. Survei tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan Upah Minimum Regional atau Upah Minimum Provinsi.
Menaker Yassierli menuturkan, “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” tergantung hasil survei KHL di setiap daerah. Ia menambahkan bahwa perbedaan kondisi ekonomi regional dapat memengaruhi hasil penetapan, bahkan dalam satu provinsi sekalipun, variasi kebutuhan antarwilayah tetap dimungkinkan.
Ia juga menegaskan bahwa rumusan penyesuaian upah tahun 2026 akan segera diumumkan. “Tunggu saja,” katanya singkat.
Dengan rampungnya survei KHL dan proses finalisasi di tingkat provinsi yang hampir selesai, publik—khususnya para pekerja dan pelaku usaha di DKI Jakarta—menantikan keputusan resmi terkait besaran UMP 2026. Kebijakan ini akan menjadi acuan penting bagi dunia usaha, sekaligus faktor krusial yang menentukan kesejahteraan pekerja dalam menghadapi dinamika ekonomi tahun mendatang.
Keputusan yang akan diumumkan dalam waktu dekat menjadi harapan berbagai pihak agar tercipta kebijakan upah yang tidak hanya realistis, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial-ekonomi Jakarta secara menyeluruh. Pemprov DKI dipandang memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa UMP 2026 dapat mengakomodasi kepentingan bersama secara seimbang.
