OptimisIndo.com – Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa langkah pemecatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilatarbelakangi oleh masalah integritas aparat pajak. Menurut Purbaya, sebagian besar PNS pajak yang terkena sanksi telah terbukti menerima uang di luar kewenangan mereka, sehingga dianggap melakukan pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir lagi.
Purbaya menyatakan, “dipecat. Jadi mungkin dia (Dirjen Pajak) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja.”
Pernyataan ini mempertegas komitmen Kementerian Keuangan bahwa tindakan yang menyalahi aturan tak akan dibiarkan tanpa konsekuensi serius. Pemecatan pegawai itu dilakukan secara tidak hormat, sebagai salah satu upaya tegas untuk memperbaiki institusi pajak.
Menurut Purbaya, kasus terbesar yang melatarbelakangi pemecatan adalah penerimaan uang di luar wewenang oleh PNS pajak. Ia menyebut bahwa tindakan semacam itu sudah tergolong pelanggaran berat—melanggar prinsip etika dan aturan internal.
Ketika pegawai DJP terbukti melakukan hal tersebut, opsi hukuman ringan seperti teguran atau pemindahan dianggap tidak memadai. Oleh sebab itu, pemecatan menjadi pilihan utama agar efek jera bisa terasa.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk memberantas praktik fraud internal dalam Direktorat Jenderal Pajak. Purbaya menyebut bahwa pemecatan sejumlah pegawai adalah bagian dari “pembersihan internal” yang lebih besar agar DJP kembali punya kredibilitas dan kepercayaan publik.
Purbaya menggambarkan bahwa keputusan pemecatan muncul setelah Dirjen Pajak melakukan evaluasi internal terhadap pegawai yang mencurigakan. Pegawai yang ditemukan menerima pembayaran ilegal—tanpa wewenang—langsung diberhentikan dari jabatannya. Langkah ini menunjukkan bahwa pimpinan DJP tidak ragu mengambil tindakan ekstrem demi menjaga integritas lembaga.
Kementerian Keuangan memastikan bahwa proses pemecatan dilakukan berdasarkan aturan kepegawaian dan mekanisme peradilan internal yang berlaku. Pegawai yang diberhentikan akan dikenai sanksi tidak hormat, yang secara resmi mencabut hak kepegawaian mereka dari institusi pajak.
Pemecatan ini menyampaikan pesan kuat bahwa Kementerian Keuangan memiliki komitmen nol toleransi terhadap korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan di internal DJP. Dengan menempatkan integritas sebagai tolok ukur utama, Kemenkeu berharap DJP bisa kembali menjadi institusi yang tepercaya oleh masyarakat dan wajib pajak.
Langkah ini juga bertujuan mengembalikan kepercayaan publik bahwa pegawai pajak—khususnya PNS pajak—bekerja profesional tanpa intervensi suap atau transaksi ilegal. Bila praktik serupa terpantau di masa mendatang, Kementerian Keuangan tidak akan ragu mengambil tindakan sekeras-kerasnya.
Meski pemecatan pegawai DJP adalah langkah dramatis, tantangan perbaikan integritas di institusi pajak masih besar. Kementerian Keuangan dituntut untuk menerapkan sistem pengawasan internal yang lebih ketat, pelatihan etika bagi pegawai, dan mekanisme pelaporan kecurangan yang transparan.
Harapannya, dengan langkah tegas ini, citra Direktorat Jenderal Pajak akan membaik, dan PNS pajak akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Semua pihak—pemerintah, internal DJP, maupun masyarakat—diuntungkan jika integritas menjadi fondasi kerja para aparatur negara.
