OptimisIndo.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung renovasi pondok pesantren di berbagai daerah. Kajian ini, menurutnya, dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
“Tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya, dalam hal ini APBN, manakala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada APBN,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait alokasi anggaran. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penghitungan serta inventarisasi pondok pesantren yang berpotensi memperoleh dukungan dana renovasi dari pemerintah pusat.
Menurut Prasetyo, penghitungan dan pendataan tersebut akan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama, yang pembentukannya telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti dengan dibentuknya Ditjen Pondok Pesantren nanti akan coba kita hitung bersama-sama dan kita inventarisasi bersama-sama mana yang secara status itu memungkinkan,” jelasnya.
Terkait cakupan bantuan yang mungkin diberikan, Mensesneg menegaskan bahwa pemerintah masih menilai apakah program renovasi pondok pesantren nantinya akan berlaku bagi seluruh pesantren di Indonesia atau hanya pesantren tertentu yang memenuhi kriteria.
“Justru itu yang sedang nanti kita identifikasi, kita verifikasi, kita lihat datanya,” ujarnya.
Selain rencana dukungan dana dari APBN, Prasetyo juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan program pelatihan keterampilan dasar bangunan bagi para santri di sejumlah pondok pesantren.
Program tersebut bertujuan agar santri memiliki kemampuan teknis di bidang konstruksi dan teknik sipil, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan atau renovasi fasilitas di lingkungan pesantren masing-masing.
“Harapannya ketika ada proses-proses pembangunan di setiap pondok pesantren masing-masing, ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan-bangunan,” tutur Prasetyo Hadi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pesantren serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan keagamaan. Dengan begitu, proses renovasi dan pembangunan fasilitas pesantren tidak hanya bergantung pada pihak eksternal, tetapi juga melibatkan peran aktif para santri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap pesantren yang membutuhkan perbaikan sarana. Ia mendorong agar pemerintah menggunakan dana APBN untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny yang sempat ambruk, demi menjamin rasa aman dan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah menegaskan, setiap rencana penggunaan APBN untuk renovasi pondok pesantren akan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai prioritas kebutuhan. Kajian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan keagamaan serta meningkatkan kualitas infrastruktur pesantren di Indonesia.
