OptimisIndo.com – Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (12/10) malam menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pemerintahan, salah satunya evaluasi atas Peraturan Pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rapat itu difokuskan untuk meninjau kembali efektivitas kebijakan DHE yang telah diberlakukan sejak Maret 2025. “Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE),” ujar Prasetyo seusai rapat.
Ia menjelaskan, selain membahas DHE, pemerintah juga meninjau sistem keuangan dan sistem perbankan nasional yang menjadi bagian integral dari kebijakan tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa sistem perbankan mampu menampung dan mengelola devisa hasil ekspor secara optimal.
Pemerintah sebelumnya menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2025 pada Februari 2025. Regulasi itu mewajibkan eksportir sumber daya alam (SDA) menempatkan dana devisa hasil ekspor (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri mulai 1 Maret 2025. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa nasional dan memperkuat stabilitas ekonomi.
Dalam arahannya saat peluncuran Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari lalu, Presiden Prabowo menargetkan kebijakan DHE dapat mendorong peningkatan devisa Indonesia hingga minimal 100 miliar dolar AS dalam setahun.
Namun, setelah beberapa bulan berjalan, hasilnya dinilai belum sepenuhnya sesuai harapan. “Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ungkap Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia menambahkan bahwa masih terdapat sejumlah “celah” dalam pelaksanaan PP yang memungkinkan sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya menempatkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri.
“Masih ada beberapa celah yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” sambungnya. Pemerintah, lanjut Prasetyo, akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memperkuat regulasi dan menutup celah kebijakan tersebut.
Rapat terbatas yang berlangsung sekitar tiga jam itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Turut hadir pejabat militer dan intelijen, antara lain Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pembahasan ini menegaskan bahwa pemerintah menyadari masih adanya tantangan dalam implementasi PP DHE SDA, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun kepatuhan pelaku ekspor. Pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan agar devisa hasil ekspor benar-benar dapat terserap di dalam negeri dan memberikan dampak langsung bagi ekonomi nasional.
Dengan semangat reformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo, hasil evaluasi PP DHE SDA ini diharapkan mampu memperbaiki sistem pengelolaan devisa nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.
